Rumah Susun, Rumah Masa Depan (?)

Sore itu wajah Parmin nampak cemas. Kegaduhan dari suara teriakan dan derap kaki-kaki yang berlarian liar disekitarnya membuat ia tidak bisa berpikir tenang. Asap yang mengepung ditambah hawa panas yang semakin meningkat disekelilingnya benar-benar membuat mata dan kulitnya menjadi perih. Ia mencoba menajamkan pandangan dan pikirannya kembali. Tidak ada gunanya memaki dan mengutuk pada kodisi seperti ini. Ia menerjang asap, mencoba mengumpulkan barang-barang yang dianggapnya punya prioritas utama yang harus diselamatkan. Ia melihat tetangga-tetangga yang juga berlarian menyelamatkan nyawa dan harta benda. Tidak adalagi namanya berpikir sehat, semua yang dilakukan hanyalah terdorong oleh naluri mempertahankan nyawa. Sore itu benar-benar merupakan hari yang akan selalu diingatnya.

Tanggal 26 Agustus 1982 tepatnya, sebuah kebakaran dari Supermarket Horizon di bilangan Jl. Urip Sumoharjo, Surabaya telah mengubur segalanya, sebab kebakaran bangunan itu tidak hanya melahap dirinya sendiri, namun apinya melahap pula 86 rumah yang berdiri disekitarnya. Rumah Parmin salah satunya. Ia merupakan salah seorang warga kampung yang bertempat tinggal tepat di samping bangunan Supermarket yang terbakar itu, sebuah perkampungan padat dan kumuh, menurut istilah Pemerintah Kota saat itu. Kebakaran itu tidak hanya mengubur fisik rumahnya saja, tetapi mengubur pula segala kenangan-kenangan masa kecilnya di atas tanah itu.

***

Saya barusan mengenalnya. Ia tidak lagi telalu fasih mengingat tiap detail peristiwa yang terjadi 31 tahun lalu itu. Saya kebetulan berkesempatan bercakap-cakap dengannya di Rusunawa Urip Sumoharjo, sebuah rumah susun yang dibangun tepat diatas tanah bekas kampungnya dulu. Sebuah rumah susun yang telah ditinggalinya sejak tahun 1985, sebagai realisasi janji pemerintah kota untuk menyediakan sarana tempat tinggal bagi dirinya dan warga korban kebakaran lainnya. Rumah susun itu dibangun sebagai hunian masa depan bagi mereka, sebagai upaya untuk mencegah munculnya kembali permukiman kumuh di wilayah itu.

Bagi mereka, jelas hal tersebut sangat sulit diterima. Kondisi masyarakat yang terbiasa hidup secara komunal dan berderet secara horizontal tidak serta merta secara cepat mampu beradaptasi untuk tinggal pada hunian vertikal dengan ruang seragam berukuran 3mx7m. Gegar budaya seperti aktivitas naik turun tangga, perilaku membuang sampah pada tempat yang sudah disediakan, dan dibatasinya kesempatan untuk mengekspresikan tampilan hunian sesuai keinginan sendiri merupakan sekelumit problem yang harus dihadapi.

Awalnya memang tidak mudah untuk membiasakan itu semua. Tapi pada akhirnya perlahan-lahan warga mampu mengerti bahwa dengan cara seperti itulah mereka bisa menjadi masyarakat yang lebih baik sehingga statusnya dapat terangkat pada tatanan sosial masyarakat kota. Mereka tidak bisa lagi kembali pada kondisi masa lalu dan terjebak dalam zona nyaman kekumuhan.

Rusun Urip Sumoharjo, Surabaya

Rumah Susun, Hunian Masa Depan?

Pembangunan rumah susun memang didasarkan pada respon untuk menyediakan hunian yang layak bagi masyarakat perkotaan masa depan. Bagi saya, solusi diatas merupakan sebuah langkah yang tepat. Dimana harus disadari, lahan di perkotaan kuantitasnya semakin menipis. Hal ini dikarenakan bertumpuk-tumpuknya fungsi yang harus diemban oleh sebuah kota mulai dari pemerintahan, perdagangan, pendidikan, bisnis, jasa, hiburan, hingga militer, telah membuat lahan untuk permukiman semakin tergerus dan harus berkompromi dengan fungsi-fungsi kota lainnya. Sementara disisi lain, luasan lahan tidak pernah bertambah, sehingga mau tidak mau pembangunan saat ini harus diarahkan pada pembangunan secara vertikal.

Namun, pembangunan vertikal pada sektor permukiman tidak semudah pada pembangunan vertikal untuk fungsi perdagangan atau perkantoran misalnya. Ada faktor manusia yang wajib dipertimbangkan matang-matang, mulai dari sisi sosiologis hingga psikologis. Kita tak mau peristiwa Pruitt-Igoe tahun 1968 yang disebut-sebut sebagai hari kematian arsitektur modern terulang kembali. Manusia bukanlah sejenis makhluk yang butuh temapt tinggal hanya berupa ruang berbentuk kotak sebagai sarana berteduh dari sengatan matahari dan deraian hujan.

Menurut hierarki Maslow, rumah harus mampu memenuhi kebutuhan penghuninya mulai dari kebutuhan fisiologi, keamanan, sosial, status hingga aktualisasi diri. Selanjutnya, defisini rumah yang layak ditegaskan dalam Habitat Agenda paragraf 60 yang mendefinisikan bahwa “rumah layak” terkait dengan: 1) kelayakan privasi , 2) pencapaian atau akses fisik , 3) keamanan, 4) kepemilikan , 5) kestabilan dan ketahanan struktur bangunan , 6) kecukupan pencahayaan , 7) pemanasan (pendinginan bagi kita) dan penghawaan , 8) prasarana dasar seperti ketersediaan air minum, sanitasi dan pengelolaan air buangan, 9) kualitas lingkungan dan faktor kesehatan yang mendukung , 10) kelayakan dan aksesibilitas lokasi yang memperhatikan pencapaian lokasi kerja dan sarana, dengan biaya terjangkau.

Intinya, membangun rumah sebagai hunian yang layak tidaklah mudah. Apalagi kalau pembangunannya hanya diserahkan kepada pemerintah sebagai penyedia (provider). Jelas hal itu tidak akan menjadi baik. Pemerintah harus menyadari bahwa, meminjam perkataan John Turner, bahwa rumah yang baik itu bukan karena baik tampilannya tetapi lebih kepada baik secara fungsinya, yaitu mampu membuat penghuni didalamnya mengembangkan segala potensi untuk menjalankan aktivitasnya baik dalam sektor ekonomi maupun sosial (house is not what it is but what it does).

Sehingga dalam membangun sebuah rumah atau perumahan, pemerintah harus mampu mengakomodasi dan melibatkan masyarakat dalam penerapannya. Itulah yang menjadi fondasi perencanaan partisipatif, yang menjadi trend perencanaan permukiman saat ini.

Penghancuran flat Pruitt-Igoe

Perencanaan Rumah Susun yang Partisipatif

Dekade 1970-an adalah awal kemunculan konsep pemberdayaan dan berkembang seiring kemajuan zaman hingga akhir abad ke-20. Konsep pemberdayaan merupakan bagian yang menyatu dengan aliran–aliran yang muncul pada paruh abad ke-20. Hal ini tidak lepas dari peristiwa Pruitt-Igoe yang disebut-sebut sebagai kegagalan arsitektur modern. Perencanaan partisipatif seringkali disebut pula perencaaan demokratis karena menjadikan masyarakat sebagai aktor utama dalam perencanaan.

Rusun Urip Sumoharjo adalah salah satu contohnya. Mulanya dibangun dengan menggunakan desain dari Pemerintah Kota dan 20 tahun kemudian mengalami degradasi kualitas sehingga kembali kumuh. Lalu, pada tahun 2003 direvitalisasi (atau dalam istilahnya re-settlement), yang kali ini melibatkan warga penghuni rusun dalam proses perencanaan untuk menghasilkan desain hunian yang sesuai dengan kebutuhan dari penghuinya sendiri. Maka pada tahun 2005, rusun Urip sumoharjo resmi kembali ditempati, yang kali ini lebih membuat puas warga penghuninya. Bukan semata karena bentuknya yang baru namun karena peran dan kontribusi mereka dihargai dalam pembangunan kali ini.

Hal inilah yang menjadikan rasa memiliki (sense of belonging) rumah susun ini makin kuat melekat pada masing-masing penghuninya. Perencanaan seperti inilah yang memanusiakan manusia, memberdayakan manusia, mengeluarkan potensi manusia, serta meletakkan manusia sebagai titik sumbu perencanaan. Pada akhirnya, melalui perencanaan partisipatif, orang-orang seperti Parmin dan teman-temannya dapat dihargai kontribusinya dan diakui kapasitasnya dalam menentukan keinginan hidupnya sendiri.

***

Kini, Kota Surabaya makin berpacu melaju untuk menjadi kota terbaik di Indonesia. Orang-orang seperti Parmin, hanyalah salah satu konstanta diantara jutaan warga Surabaya yang tidak banyak berharap muluk-muluk dalam hidupnya. Mereka hanya ingin, apapun perubahan yang terjadi pada wajah kota Surabaya, tidak mencerabut hak-haknya sebagai warga masyarakat yang ingin mendapat tempat tinggal yang aman, nyaman, layak, serta mendapat jaminan kepastian hidup di tanah kelahirannya, Kota Surabaya.

Kajian Pembangunan Kota Baubau dengan Pendekatan Semiotika: Sebuah Pengantar

Kita sudah sama-sama sering melihat atau membaca tentang kajian pembangunan pada suatu wilayah, baik dari sisi sosial, ekonomi, ekologi atau budaya. Itu kayaknya sudah dianggap sebagai suatu kemafhuman, karena tanpa kegiatan seperti itu maka tidak akan ada skripsi atau tesis mahasiswa yang berjejer di rak-rak perpustakaan universitas. Percayalah.

Untuk diketahui, pengertian dari semiotika adalah suatu ilmu atau metode analisis untuk mengkaji atau memaknai suatu tanda. Bagi semiotika, yang dimaksud tanda adalah apa saja yang mencakup segala hal, mulai dari bahasa, warna dan bentuk pakaian, gerak-gerik tubuh, menu makanan, musik, dan lain-lain. Segala sesuatu yang dapat mewakili atau menggantikan yang lain disebut tanda. Jadi intinya seperti itulah. Seperti apa itu? yaitu sederhananya, semiotika mempelajari relasi diantara komponen-komponen tanda, serta relasi antar komponen-komponen tersebut dengan masyarakat penggunanya. Jadi dengan memahami konsep semiotika, seseorang dapat menganalisis sebuah pesan dari segala sesuatu yang coba ditampilkan atau dikomunikasikan kepadanya.

Masuk ke inti, pembangunan di kota Baubau dalam kurun waktu 10 tahun terakhir sejak otonomi daerah telah berkembang pesat. Bisa kita saksikan, beberapa diantaranya yaitu pembukaan sejumlah kawasan permukiman baru, revitalisasi kawasan wisata seperti kawasan benteng Keraton Buton, gua lakasa dan wisata Air Tirta Rimba, pembangunan sejumlah ruang terbuka publik seperti pantai Kamali dengan landmarknya yaitu naga, bukit Kolema, bukit Wantiro, pantai Topa, renovasi pasar Wameo serta yang terakhir yaitu pembangunan kawasan terpadu Kota Mara. Sampai disini, bisa dibilang pemerintah daerah dinilai telah cukup sukses untuk mengukuhkan status dan dominasi Kota Baubau sebagai sentral bagi wilayah hinterlandnya, terlepas dari masih buruknya manajemen pengelolaannya.

5

Andai dicermati secara teliti, bisa dilihat dari gambar diatas bahwa terdapat unsur keseragaman pada sebagian besar item-item pembangunan diatas. Apa itu? yaitu pada unsur warna yang didominasi warna hijau. Ini bukanlah sebuah kebetulan. Mengapa begitu? Karena bila setiap penanda (signifier) memerlukan petanda (signified) untuk memberikan makna (signification) maka hal ini dapat dimaknai bahwa ada konstuksi makna yang coba dibangun berdasarkan warna tersebut, dalam hal ini yaitu warna dari partai politik yang diusung oleh sang Walikota terpilih. Untuk partai apa, itu tidak penting karena bukan itu pokok pembahasannya. Jelasnya, homogenitas warna pada tiap-tiap kawasan pembangunan tidak bisa kita lihat sebagai sesuatu yang terjadi sebagai kebetulan semata. Ada makna yang terkandung didalamnya. Untuk itulah studi semiotika hadir sebagai pisau analisis dalam mengkaji fenomena mengenai unsur warna yang dimasukkan dan ditampilkan secara homogen pada tiap bentukan arsitektur pada kawasan yang dibangun. Sehingga pemaknaannya tidak hanya hanya sekedar sebuah bangunan atau kawasan saja, tapi lebih merujuk kepada representasi terhadap dominasi partai penguasa pemenang Pemilukada di wilayah tersebut, dalam hal ini kota Baubau. Semua ini, tidak lain adalah sebuah bentuk komunikasi politik berupa pesan visual demi menciptakan relasi yang kuat antara pemerintah yang berkuasa dengan masyarakatnya.

Seperti itulah.

NB: Tulisan ini hadir hanya sebagai sebuah wacana pengantar yang mungkin bisa dijadikan pondasi dalam kajian-kajian lanjutan terkait semiotika dan pengaruhnya terhadap masyarakat baik ditinjau dari sisi arsitektur, sosiologi, komunikasi maupun pada bidang lainnya. Selamat mencoba. hehe

Paradigma Penyediaan Perumahan untuk MBR: Sebuah Tinjauan Singkat

House is a Process not only a Product” — John Turner

Permukiman kumuh diartikan sebagai suatu pemukiman penduduk berpenghasilan rendah dan tidak memenuhi standar pelayanan dasar, seperti air bersih, sanitasi, listrik, dll. Ini merupakan sebuah pemahaman yang biasa digunakan oleh pemerintah dan masyarakat umum untuk mendefinisikan sebuah permukiman kumuh.

John Turner dalam bukunya ‘Housing by People’ seakan ingin mendekonstruksi pemahaman umum tersebut. Dalam bukunya disebutkan bahwa rumah bukan sekedar ‘what it is’ tapi lebih kepada ‘what it does’. Hal ini bermakna bahwa tingkat kepuasan penghuni rumah tidak bergantung pada standar-standar yang telah ditetapkan oleh pemerintah.

Dalam salah satu bab dalam buku ini menjelaskan tentang perbandingan atau pertentangan antara isu otonomi melawan isu heteronomi dalam kebijakan pembangunan perumahan. Bila dalam sistem heteronomi, pembangunan perumahan disediakan oleh sistem pemerintahan terpusat, maka sistem otonomi lebih menitikberatkan pada proses masyarakat untuk mengadakan rumahnya sendiri secara swadaya.

Diagram Perbedaan sistem penyediaan Perumahan

Keterangan Gambar: Bulatan hitam diatas menunjukkan porsi keterlibatan. Semakin  besar bulatannya, berarti semakin besar pula porsi keterlibatannya.

Dalam sistem otonomi, disebutkan bahwa kesejahteraan pribadi dan sosial masyarakat dalam sebuah permukiman itu dilihat dari apabila penghuni rumah tersebut memiliki kontrol terhadap keputusan pokok dan memiliki kebebasan untuk berperan dalam desain, konstruksi dan manajemen perumahan. Hal ini biasanya ditemukan pada rumah-rumah yang dibuat secara swadaya oleh masyarakat sendiri. Sehingga apa yang biasanya dikategorikan oleh pemerintah sebagai rumah atau permukiman kumuh, belum tentu orang atau penduduk yang bertempat tinggal didalamnya juga kumuh atau tidak sejahtera, hanya karena penduduk tersebut membangun rumahnya sendiri dan tanpa mengacu pada standar-standar yang ditetapkan oleh pemerintah.